Halaman Utama

Dari izin
Revisi per 22 November 2018 01.16 oleh Gustri (bicara | kontrib) (Definisi)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)
Lompat ke: navigasi, cari

Panduan Perizinan Berusaha DPMTPSP Kota Cimahi
Halaman ini berkaitan dengan Perizinan Berusaha di Kota Cimahi.

Definisi

DPMPTSP Kota Cimahi
Ruang Pelayanan DPMPTSP Kota Cimahi
Alamat Jalan Raden Demang Hardjakusumah Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Website http://dpmptsp.cimahikota.go.id/
Jumlah Izin 59 Jenis Izin

Jenis Perizinan

Jenis Perizinan Berusaha dibagi dalam beberapa bidang,[2] seperti :

  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Perhubungan;
  4. - Izin Usaha Angkutan (IUA)
  5. Komunikasi dan Informatika;
  6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  7. Kelautan dan Perikanan;
  8. Pariwisata;
  9. - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  10. Pertanian;
  11. Kehutanan;
  12. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  13. Perdagangan;
  14. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

    - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

  15. Industri.
  16. - Izin Usaha Industri (IUI)
  17. Konstruksi
  18. - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Online Single Submission

Online Single Submission

Definisi

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.[1]

Jenis Perizinan Berusaha

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

  1. Izin Usaha
    Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  2. Izin Komersial atau Operasional
    Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Pelaku Usaha

Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:

  1. Pelaku Usaha perseorangan
    Pelaku Usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
  2. Pelaku Usaha non perseorangan.
    Pelaku Usaha non perseorangan terdiri atas perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma) dan persekutuan perdata.

Cara Mendaftar

Pendaftaran Perizinan Berusaha dapat dilakukan secara daring (online) melalui https://oss.go.id/oss/ [Notes 1]

Standar Pelayanan

Definisi

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.[3]

Urgensi

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Komponen

  • Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
  1. Persyaratan
  2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
  3. Jangka waktu pelayanan
  4. Biaya/tarif
  5. Produk pelayanan
  6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  • Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
  1. Dasar hukum
  2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  3. Kompetensi pelaksana
  4. Pengawasan internal
  5. Jumlah pelaksana
  6. Jaminan pelayanan
  7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
  8. Evaluasi kinerja pelaksana

Survei Kepuasan Masyarakat

Definisi

  • Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. [4]

Urgensi

  1. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
  2. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Metodologi

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Indikator/Unsur

  1. Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
  2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
  3. Waktu Penyelesaian. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  4. Biaya/Tarif. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
  6. Kompetensi Pelaksana. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
  7. Perilaku Pelaksana. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
  8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
  9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Referensi

Berikut referensi yang digunakan dalam tulisan ini dan dapat diunduh dengan cara mengklik.

Notes

  1. Saat ini DPMPTSP Kota Cimahi sedang mempersiapkan pelayanan OSS yaitu berupa pelayanan mandiri dan pendampingan

Panduan Penggunaan Aplikasi

Konsultasikan Panduan Pengguna untuk cara penggunaan perangkat lunak ini.